Jaksa Tuntut Ketua JAD Dengan “Hukuman Mati”

0
64

Porosjambi.com – Dalam persidangan kasus teror bom Thamrin yang menjerat pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Aman Abdurrahman di pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum menilai terdakwa terbukti merencanakan berbagai aksi terorisme dan menyebarkan paham radikalisme, oleh karena itu terdakwa Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati.

Jaksa memaparkan bahwa Aman telah menyampaikan ceramah yang sesat dengan menyebut pemerintahan Indonesia sebagai negara thagut karena menggunakan sistem demokrasi. Menurut Aman sistem demokrasi merupakan ajaran kafir.

“Menuntut terdakwa pidana mati,” kata Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Saat mendengarkan tuntutan, Aman terlihat tenang sambil sesekali bertopang dagu dan menundukkan kepalanya.

Aman diduga telah menggerakkan empat orang untuk melakukan serangan bom di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Tempat itu menjadi sasaran Aman lantaran banyak warga negara asing (WNA). Bom tersebut akhirnya diledakkan di Gerai Starbucks dan Pos Polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.

Tak hanya itu, Aman juga dituntut karena telah menyebarkan ceramah yang menyuarakan rujukan dalam kajian tauhid yang membahas tentang syirik akbar dan syirik demokrasi hingga membuat para pengikutnya terprovokasi dan memiliki paham radikal.

Aman diduga terlibat dan menjadi otak pengeboman di Jalan Thamrin pada Januari 2016 dan pengeboman di Terminal Kampung Melayu pada pertengahan 2017. Sebelumnya, Aman pernah ditangkap pada 21 Maret 2004, setelah terjadi ledakan bom di rumahnya di kawasan Cimanggis, Depok, saat ia disebut sedang melakukan latihan merakit bom.

Sebelumnya, pada Februari 2005, Aman divonis hukuman penjara selama 7 tahun. Selesai menjalani hukuman, pada Desember 2010 Aman kembali ditangkap karena terbukti membiayai pelatihan kelompok teroris di Jantho, Aceh Besar dan ditahan di LP Nusakambangan.

Aman kemudian divonis 9 tahun penjara, hingga dinyatakan bebas di Hari Kemerdekaan. Namun Aman tidak langsung bebas dan dipindahkan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ia disebut memiliki pandangan bahwa pemerintah Indonesia dan ideologi Pancasila merupakan falsafah kafir.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here