Zumi Zola Menegaskan Akan Kooperatif & Siap diperiksa KPK, Terkait OTT KPK

0
80

Porosjambi.com – KPK sedang menggeledah kantor Gubernur Jambi, Zumi Zola terkait OTT suap DPRD Jambi. Zumi Zola mengaku akan tunduk pada hukum.

“Kejadian OTT itu di luar sepengetahuan dan kontrol saya sebagai gubernur Jambi. Saya tidak pernah memerintahkan secara lisan maupun tulisan, apapun itu bentuknya yang melanggar hukum,” katanya saat jumpa pers di kediaman dinasnya seperti dilansir Antara, Jumat (1/12).

Zumi Zola menegaskan akan tunduk pada hukum yang berlaku. Dia juga akan kooperatif dan siap diperiksa KPK.

“Sikap yang diambil tentunya adalah patuh pada proses hukum yang berlaku, menghormati para petugas KPK yang datang ke Jambi untuk melaksanakan tugasnya, dan saya pun ditanyakan apabila dipanggil oleh KPK saya katakan insyaAllah saya siap. Itu karena saya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai pejabat negara, harus tunduk pada hukum,” jelasnya.

Pasca OTT terhadap Plt Sekda dan Kepala Dinas PUPR, Zumi Zola menjamin roda pemerintahan Pemprov Jambi tetap berjalan seperti biasa. Pergantian Plt Sekda akan dilakukan segera.

“Sejak kejadian OTT sampai saat ini, saya tetap berada di Jambi dan menjalankan tugas seperti biasa, kalaupun saya ke Jakarta itu mungkin ada undangan dari presiden atau acara yang tidak bisa diwakilkan, dan nanti dari Humas atau Protokol bisa menyampaikan jadwal saya ke Jakarta untuk menghindari adanya isu-isu atau fitnah-fitnah,” katanya.

KPK menggeledah kantor Zumi Zola untuk mencari bukti tambahan terkait kasus suap terhadap DPRD Jambi untuk pemulusan RAPBD 2018. KPK sedang mendalami peran Zumi Zola dalam kasus ini.

“Perintah gubernur masih pengembangan. Kami tidak bisa memastikan itu, masih dalam pengembangan,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Rabu (29/11).

KPK menangkap total empat orang dalam OTT pada Selasa (29/11) di Jambi terkait dugaan suap ini. Selain Erwan dan Arfan, dua orang lainnya yang diciduk KPK yakni anggota DPR Provinsi Jambi, Supriyono, dan anak buah Erwan, Saifuddin.

Erwan, Saifuddin, dan Arfan selaku pihak pemberi dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Supriyono selaku pihak penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : kumparan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here